* Dewan Lawan UU 26/2007, Walhi Siapkan Gugatan Hukum
Medan>>Pengamat Lingkungan Hidup Jaya Arjuna menilai langkah DPRD Medan membuat keputusan atas perubahan peruntukan 10 titik dan dua diantaranya masuk dalam kawasan jalur hijau merupakan perbuatan melawan hukum UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, mendapat respon tersebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut akan menempuh jalur hukum atas putusan yang dibuat DPRD Medan.
"Sekarang saja, biar tahu jumlah ruang terbuka kita khususnya jalur hijau kurang dari 20% yang amanatkan dalam UU No 26/2007 itu. Itu untuk wilayah Kota Medan, tapi kenyataannya DPRD Medan mengesahkan apa yang dijadikan sebagai jalur hijau menjadi kawasan bisnis atau pertokoan," kata Jaya Arjuna kepada wartawan, Selasa (31/5).
Jaya juga menilai seharusnya DPRD sebagai lembaga legislatif menekankan pada eksekutif atau Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memenuhi 20% jalur hijau dan bukan menguranginya. Apapun alasan yang disampaikan legislatif tersebut, harus dilihat dari sisi lain yakni UU dan aturan lain.
"Artinya, sama dengan orang yang melanggar hukum karena aturan yang ada tidak dilaksanakan dan malah dilanggar. Itu sama halnya dengan yang dilakukan DPRD Medan, karena itu semua amanat UU No 26/2007. Perbuatan melawan hukum artinya pidana dan bisa diancam hukuman penjara 1 tahun. Semuanya jelas diatur dalam UU itu termasuk sanksi bagi yang melanggar," ujarnya.
Jaya juga menilai dalam rekomendasi hasil yang diberikan setiap fraksi di DPRD Medan dengan membuat beberapa catatan untuk keputusan persetujuan dinilai sikap banci. "DPRD Medan itu banci, itu alasannya saja dan itu alasan yang banci. Mereka membuat beberapa syarat dan catatan untuk dipatuhi namun tetap menyetujui, kan sama dengan keputusan dan sikap banci," sesalnya.
Disisi lain, Direktur Walhi Sumut Sahrul Manik yang dikonfirmasi sangat menyayangkan sikap yang diambil DPRD Medan dalam keputusan tersebut. DPRD Medan menilai hal yang sama yakni legislatif harus menekan pada eksekutif bahwa ruang terbuka hijau harus disediakan dan wajib.
"Kita sangat menyayangkan hal itu. Kita akan mengkaji keputusan tersebut karena sangat berbanding terbalik dengan apa yang diminta dan wajib dalam UU 26/2007. Kita akan mengkajinya, dan itu memang perbuatan melawan hukum," jelasnya.
Dia menegaskan Walhi akan segera mengajukan gugatan hukum dengan upaya judicial review atas putusan yang sudah dibuat DPRD Medan. Namun, gugatan hukum akan dilakukan setelah Ranperda RTRW Medan, Ranperda RTRW Provinsi dan Ranperda RTRW Nasional disahkan.
"Kita akan dalami dan pelajari putusan itu. Termasuk upaya gugatan hukum akan kita ajukan setelah RTRW Medan, Provinsi dan Nasional sudah disahkan. RTRW ini akan menjadi refrensi kita untuk mengajukan gugatan hukum berupa judicial review atas putusan yang diambil DPRD Medan untuk dibatalkan," tegasnya.
Sebelumnya, walau masuk kawasan jalur hijau, DPRD Kota Medan secara sah telah mengganti fungsi jalur hijau menjadi milik dan kepentingan pribadi. Delapan fraksi di DPRD Medan mengeluarkan rekomendasi persetujuan atas 10 titik lahan yang akan dirubah fungsi walau disertai dengan catatan khusus seperti pendapat Fraksi PDIP pada, Senin (30/5).
Diantara 10 usulan perubahan peruntukan yang masuk kawasan jalur hijau antara lain tersebut merubah peruntukan tanah dan fungsi jalur hijau seperti perubahan peruntukan tanah dari jalur hijau menjadi pertokoan/perdagangan di atas lahan seluas 22.965 meter persegi di Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor dengan Surat walikota No 593/8324 tanggal 29 April 2011.
Selanjutnya, satu lahan yang cukup besar yakni revisi perubahan peruntukan surat keputusan Walikota Medan nomor 593/058.K/2011 tentang perubahan peruntukan tanah di jalur hijau menjadi pertokoan/pergudangan di jalan Cik Ditiro No 110 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Petisah diatas tanah lebih kurang 6000 m2 menjadi perubahan peruntukan dari jalur hijau ke pertokoan dan pergudangan.
»» READMORE...
Medan>>Pengamat Lingkungan Hidup Jaya Arjuna menilai langkah DPRD Medan membuat keputusan atas perubahan peruntukan 10 titik dan dua diantaranya masuk dalam kawasan jalur hijau merupakan perbuatan melawan hukum UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, mendapat respon tersebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut akan menempuh jalur hukum atas putusan yang dibuat DPRD Medan.
"Sekarang saja, biar tahu jumlah ruang terbuka kita khususnya jalur hijau kurang dari 20% yang amanatkan dalam UU No 26/2007 itu. Itu untuk wilayah Kota Medan, tapi kenyataannya DPRD Medan mengesahkan apa yang dijadikan sebagai jalur hijau menjadi kawasan bisnis atau pertokoan," kata Jaya Arjuna kepada wartawan, Selasa (31/5).
Jaya juga menilai seharusnya DPRD sebagai lembaga legislatif menekankan pada eksekutif atau Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk memenuhi 20% jalur hijau dan bukan menguranginya. Apapun alasan yang disampaikan legislatif tersebut, harus dilihat dari sisi lain yakni UU dan aturan lain.
"Artinya, sama dengan orang yang melanggar hukum karena aturan yang ada tidak dilaksanakan dan malah dilanggar. Itu sama halnya dengan yang dilakukan DPRD Medan, karena itu semua amanat UU No 26/2007. Perbuatan melawan hukum artinya pidana dan bisa diancam hukuman penjara 1 tahun. Semuanya jelas diatur dalam UU itu termasuk sanksi bagi yang melanggar," ujarnya.
Jaya juga menilai dalam rekomendasi hasil yang diberikan setiap fraksi di DPRD Medan dengan membuat beberapa catatan untuk keputusan persetujuan dinilai sikap banci. "DPRD Medan itu banci, itu alasannya saja dan itu alasan yang banci. Mereka membuat beberapa syarat dan catatan untuk dipatuhi namun tetap menyetujui, kan sama dengan keputusan dan sikap banci," sesalnya.
Disisi lain, Direktur Walhi Sumut Sahrul Manik yang dikonfirmasi sangat menyayangkan sikap yang diambil DPRD Medan dalam keputusan tersebut. DPRD Medan menilai hal yang sama yakni legislatif harus menekan pada eksekutif bahwa ruang terbuka hijau harus disediakan dan wajib.
"Kita sangat menyayangkan hal itu. Kita akan mengkaji keputusan tersebut karena sangat berbanding terbalik dengan apa yang diminta dan wajib dalam UU 26/2007. Kita akan mengkajinya, dan itu memang perbuatan melawan hukum," jelasnya.
Dia menegaskan Walhi akan segera mengajukan gugatan hukum dengan upaya judicial review atas putusan yang sudah dibuat DPRD Medan. Namun, gugatan hukum akan dilakukan setelah Ranperda RTRW Medan, Ranperda RTRW Provinsi dan Ranperda RTRW Nasional disahkan.
"Kita akan dalami dan pelajari putusan itu. Termasuk upaya gugatan hukum akan kita ajukan setelah RTRW Medan, Provinsi dan Nasional sudah disahkan. RTRW ini akan menjadi refrensi kita untuk mengajukan gugatan hukum berupa judicial review atas putusan yang diambil DPRD Medan untuk dibatalkan," tegasnya.
Sebelumnya, walau masuk kawasan jalur hijau, DPRD Kota Medan secara sah telah mengganti fungsi jalur hijau menjadi milik dan kepentingan pribadi. Delapan fraksi di DPRD Medan mengeluarkan rekomendasi persetujuan atas 10 titik lahan yang akan dirubah fungsi walau disertai dengan catatan khusus seperti pendapat Fraksi PDIP pada, Senin (30/5).
Diantara 10 usulan perubahan peruntukan yang masuk kawasan jalur hijau antara lain tersebut merubah peruntukan tanah dan fungsi jalur hijau seperti perubahan peruntukan tanah dari jalur hijau menjadi pertokoan/perdagangan di atas lahan seluas 22.965 meter persegi di Jalan Karya Wisata Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor dengan Surat walikota No 593/8324 tanggal 29 April 2011.
Selanjutnya, satu lahan yang cukup besar yakni revisi perubahan peruntukan surat keputusan Walikota Medan nomor 593/058.K/2011 tentang perubahan peruntukan tanah di jalur hijau menjadi pertokoan/pergudangan di jalan Cik Ditiro No 110 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Petisah diatas tanah lebih kurang 6000 m2 menjadi perubahan peruntukan dari jalur hijau ke pertokoan dan pergudangan.
